Mewaspadai Beban Impor Infrastruktur pada 2019

Rencana pemerintah untuk menekan impor produk yang berkaitan dengan proyek infrastruktur berpeluang berganti arah tahun depan, lantaran anggaran belanja sektor tersebut dinaikkan dalam RAPBN 2019.
Yustinus Andri DP | 23 Agustus 2018 16:39 WIB
Pekerja menggarap bagian atap proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Jawa Barat, Rabu (28/3). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini mampu menyerap 230 ribu pekerja yang tersebar di 246 proyek infrastruktur. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menekan impor produk yang berkaitan dengan proyek infrastruktur berpeluang berganti arah tahun depan, lantaran anggaran belanja sektor tersebut dinaikkan dalam RAPBN 2019.

Dalam postur RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran belanja infrastruktur hingga 2% dari tahun ini. Pada periode puncak tahun politik, belanja sektor tersebut dinaikkan menjadi Rp420,5 triliun pada 2019 dari Rp410,4 triliun tahun ini. (Lihat grafis)

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, kebijakan pengendalian impor untuk komoditas yang berkaitan dengan proyek infrastruktur nasional adalah pilihan yang sulit.

Dia berpendapat, apabila tidak segera dikendalikan, beban impor berpotensi semakin berat karena mengikuti kenaikan anggaran belanja infrastruktur tahun depan, yang diiringi dengan penambahan jumlah proyek pembangunan.

“Di sisi lain, kalau dipandang dari sisi bisnis, produk impor memang lebih murah dibandingkan dengan buatan lokal. Secara jangka pendek, memang impor jadi pilihan kalau tujuannya adalah memacu ketersediaan infrastruktur secepat mungkin,” jelasnya, Rabu (22/8/2018).

Enny menyarankan agar data kebutuhan barang pendukung proyek infrastruktur pemerintah dibuka ke publik. Menurutnya, itu akan menjadi jalan tengah agar produsen dalam negeri dapat mengetahui kebutuhan sekaligus kemampuan produksi mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memaparkan, saat ini pemerintah sedang menyusun daftar produk-produk yang akan dikendalikan impornya. Termasuk di dalamnya adalah barang-barang impor untuk kebutuhan proyek infrastruktur pemerintah.  

“[Pengendalian impor] Masih kami rinci dan belum ada daftar finalnya. Intinya pembatasan impor akan dilakukan pada produk yang memiliki substitusi di dalam negeri. Arahnya lebih ke bahan baku penolong,” katanya.

Menurutnya, masih ada beberapa bahan baku infrastruktur yang spesifikasinya belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memetakan secara presisi produk apa saja yang memiliki substitusi di dalam negeri sebelum pengendalian impor dilakukan.

Sebaliknya, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengklaim, industri dalam negeri sanggup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional apabila pengendalian impor diterapkan.

Pasalnya, dia melihat sejumlah industri penopang proyek infrastruktur di dalam negeri justru mengalami kelebihan produksi, seperti besi dan baja, keramik, dan semen.

Di sisi lain, jelasnya, pemerintah sejatinya telah menerapkan aturan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25% kepada proyek infrastruktur.  Ketentuan itu, tertuang dalam Peraturan Presiden No.16/2016.

“Aturan kita sebenarnya sudah cukup melindungi produsen di dalam negeri. Tinggal pemantapannya kembali jika akhirnya kebijakan pengendalian impor infrastruktur diteken,” katanya.

BERPOTENSI MELONJAK

Dari kalangan pelaku usaha, Wakil Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Ismail Mandry memperingatkan agar pemerintah segera mengesahkan aturan pengendalian impor. Jika tidak, tegasnya, impor barang infrastruktur akan semakin melonjak.

“Sekarang dilihat saja, impor besi baja meningkat tajam. Dalihnya memang untuk mendukung infrastruktur, tetapi kalau ditanya, kami para pengusaha besi baja sebenarnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur, tanpa perlu pemerintah impor,” ujarnya.

Pernyataan itu didasarkannya pada tingkat utilisasi produsen baja nasional yang masih 40% dari kapasitas terpasang. Adapun, kapasitas terpasang untuk produk rolling mill mencapai 15,5 juta ton, steel making  9,5 juta ton, dan iron making 4,5 juta ton.

Dia memproyeksikan, apabila disesuaikan dengan kebutuhan proyek infrastruktur nasional, tingkat utilitas produsen besi dan baja nasional masih dapat dipacu hingga 80%.

Dia menyebut, pembatasan impor produk besi dan baja dapat menghemat pengeluaran negara hingga US$350 juta/tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, besi dan baja adalah salah satu penyumbang terbesar impor nonmigas selama Januari—Juli 2018, selain mesin dan peralatan listrik. Pada periode tersebut, impor besi dan baja naik 36,32% secara year on year (yoy).

Ketua Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Karnadi Kustiono juga menampik anggapan bahwa kapasitas produksi industri peralatan listrik dalam negeri tidak sesuai dan tidak mampu mencukupi kebutuhan proyek infrastruktur.

“Hampir semua pabrik anggota asosiasi kami tingkat utilitasnya relatif rendah. Kami mampu secara kualitas dan kuantitas untuk cukupi kebutuhan infrastruktur pemerintah. Kuncinya ada di implementasi TKDN jika ingin impor tidak jebol,” katanya.

Jeli Memilah Impor untuk Proyek Infrastruktur

- Belanja infrastruktur Indonesia pada 2019 ditargetkan meningkat menjadi Rp420,5 triliun, naik dari anggaran tahun ini senilai Rp410,4 triliun.

- Anggaran 2019 tersebut ditargetkan untuk pembangunan 667 km ruas jalan nasional, 905 km jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162.000 hektare irigasi.

- Anggaran belanja infrastruktur Indonesia pada 2019 meningkat 2,7 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan 2014.

 

Tahun ini, pemerintah berwacana menyeleksi sejumlah proyek infrastruktur yang diduga membebani kinerja impor. Dengan semakin naiknya anggaran infrastruktur pada tahun depan, bagaimana strategi untuk memilah impor barang-barang yang benar-benar dibutuhkan?

 

Beberapa Produk Impor untuk Proyek Infrastruktur (juta US$)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komoditas                              Jan—Jul 2017             Jan—Jul 2018             Perubahan (%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesin dan peralatan listrik      9.539                           12.191                         27,81

Besi dan baja                           4.162                           5.673                           36,32  

Aluminium                              1.046                           1.264                           18,76

Tembaga                                  736                              866                              37,79

Produk keramik                       219                              360                              92       

Kaca dan barang dari kaca      226                              247                              10,37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Belanja Infrastruktur RI

-------------------------------

Tahun Nilai (triliun Rp)

-------------------------------

2014    154,7  

2015    256,1

2016    313,5

2017    387,3

2018    410,4

2019    420,5

-------------------------------

Sumber: BPS dan RAPBN 2019

 

 

 

 

Tag : infrastruktur
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top