DPR AS Panggil CEO Twitter Untuk Jelaskan Pembungkaman Akun Kontroversial

Langkah sejumlah media sosial menghapus konten berhaluan konservatif di AS membuat politisi AS, terutama dari Partai Republik, serta Presiden Donald Trump meradang. 
Annisa Margrit | 25 Agustus 2018 07:34 WIB
Ilustrasi Twitter. - Bloomberg/Chris Ratcliffe

Bisnis.com, JAKARTA -- Langkah sejumlah media sosial menghapus konten berhaluan konservatif di AS membuat politisi AS, terutama dari Partai Republik, serta Presiden Donald Trump meradang. 
 
DPR AS pun dijadwalkan memanggil CEO Twitter Inc. Jack Dorsey untuk menjelaskan kebijakan media sosial tersebut pada 5 September 2018.
 
Kepala panel Komite Energi dan Perdagangan DPR AS Greg Walden mengatakan pihaknya ingin menanyakan sejumlah hal mengenai kebijakan pemantauan konten di Twitter.
 
"Kami berharap Mr. Dorsey tidak bertele-tele dan transparan dalam menjelaskan proses kompleks di balik algoritma serta pertimbangan konten di perusahaannya," ujarnya, seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/8/2018).
 
Belum lama ini, Facebook dan YouTube menghapus sejumlah konten yang diunggah oleh Infowars, sebuah situs yang dijalankan oleh Alex Jones. Dia merupakan seorang penulis, pembuat teori konspirasi, dan pembuat film dokumenter. 
 
Namun, konten yang dibuatnya seringkali menjadi kontroversi karena isinya dinilai menyesatkan. Salah satu unggahannya yang menuai kemarahan warga AS adalah tudingan bahwa aksi penembakan di SD Sandy Hook pada 2012 sebagai suatu hoaks.
 
Dalam peristiwa penembakan itu, 26 anak SD meninggal. Tuduhan hoaks pun membuatnya dibawa ke pengadilan oleh para orang tua korban.
 
Twitter juga sempat membungkam akun Jones selama sepekan penuh pada 15 Agustus 2018.
 
Sementara itu, Trump menyampaikan kekhawatirannya mengenai kebijakan media sosial. Melalui akun Twitter resminya, Jumat (24/8) waktu setempat, dia menuding perusahaan media sosial raksasa membungkam jutaan orang.
 
"Raksasa media sosial sedang membungkam jutaan orang. Ini tidak bisa dilakukan meskipun kita harus terus mendengar berita palsu seperti CNN, yang ratingnya terus merosot. Masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya dan apa yang bukan, tanpa sensor!" papar Trump.

Pekan lalu, dia juga memberikan kritikan serupa terhadap media massa karena dinilai mendiskriminasi suara Partai Republik dan orang-orang berhaluan konservatif. 
 
Media sosial menjadi perhatian setelah penyelidikan khusus oleh AS menemukan adanya keterlibatan Rusia dalam Pilpres AS pada 2016. Sejumlah perusahaan serta individu asal Rusia telah dikenakan sanksi akibat hal ini. 

Pada pertengahan pekan ini, Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter pun sudah menghapus ratusan akun yang dinilai mempromosikan agenda geopolitik Iran. Perusahaan riset siber FireEye menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh oknum Iran mencakup kampanye anti Arab Saudi, anti Israel, pro Palestina, dan mempromosikan kebijakan pro Iran seperti dalam kasus perjanjian nuklir damai.

Facebook menghapus 254 laman dan 392 akun di platformnya serta di Instagram. Ratusan akun itu menghabiskan US$12.000 untuk beriklan di Facebook dan Instagram. 

Sementara itu, Twitter telah menghapus 284 akun. 

Sumber : Reuters

Tag : media sosial, amerika serikat
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top