Ketua DPR Pertanyakan Tambahan Impor Garam dan Gula Mentah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota impor garam dan gula mentah karena dapat menyulitkan petani garam dan tebu.
Newswire | 28 Agustus 2018 08:23 WIB
Petani memanen garam di Desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7). - ANTARA/Dedhez Anggara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota impor garam dan gula mentah karena dapat menyulitkan petani garam dan tebu.

"Menteri Perdagangan harus menjelaskankannya pada rapat kerja di DPR, apa pertimbangannya menambah kuota impor garam dan gula mentah, yang dikaitkan dengan kebutuhan industri," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Bambang Soesatyo mengatakan hal itu menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kemendag, yakni mengimpor garam sebanyak 3,7 ton serta gula mentah 111.000 ton.  

Bamsoet juga meminta Satgas Pangan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan garam industri untuk konsumsi, karena penyalahgunaan itu menyebabkan harga garam di pasaran menjadi rendah.

"Hal ini juga berdampak menyulitkan petani garam," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menetapkan harga pokok pembelian garam di tingkat petambak agar dapat menjaga stabilitas harga garam rakyat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Bamsoet juga menyoroti keputusan Kemendag menerbitkan izin impor gula mentah sebanyak 111.000 ton yang diperkirakan masuk pada September 2018.

Menurutnya, harus ada pengawasan atas pelaksanaan impor itu agar sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula.

Menurut Bamsoet, seharusnya ada data tentang produksi, konsumsi, dan kebutuhan gula mentah yang menjadi acuan bersama, sehingga Kementan, Kemendag,Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), harus segera menyamakan data tentang produksi dan kebutuhan gula nasional.

"Dengan adanya data bersama tersebut, sehingga setiap izin impor gula tidak mengganggu penyerapan gula produksi dalam negeri, katanya.

Mantan ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, Kementan dan Kemendag harus memperhatikan masa tanam dan masa panen tebu petani dalam negeri sebelum menerbitkan izin impor gula, untuk menjaga stok gula tidak berlebih dan menjaga harganya di tingkat petani tidak jatuh.

Sumber : Antara

Tag : garam
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top