Wapres JK Dorong Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dapat bertambah 2.000 megawatt (MW) per tahunnya.
Denis Riantiza Meilanova | 29 Agustus 2018 18:57 WIB
Pengunjung beraktivitas di dekat turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sindereng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (15/1). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dapat bertambah 2.000 megawatt (MW) per tahunnya.

Dia mengatakan, kebutuhan pembangkit sampai dengan 2025 diproyeksikan bisa mencapai 100.000 MW. Perkiraan tersebut didasarkan pada asumsi kebutuhan energi akan naik 12% per tahun. Sehingga untuk mencapai bauran energi 23% pada 2025 perlu ada penambahan pembangkit EBT hingga 23.000 MW.

"Sekarang baru 9.000 MW jadi dalam 7 tahun kita butuh 14.000 MW. Artinya tiap tahun kebutuhan minimal 2.000 MW sampai 2025. Sampai 7 tahun 35.000 MW saja, kita akan kekurangan," ujar Kalla dalam acara The 7th IndoEBTKE Conex 2018 di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Dia pun menekankan pengembangan EBT harus menjadi perhatian serius untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Penggunaan EBT juga dapat menjadi solusi agar biaya pokok penyediaan listrik tidak mengalami fluktuasi.

Menurutnya, target pengembangan EBT secara potensi tidak sulit untuk diwujudkan karena potensi EBT Indonesia cukup besar. Terlebih saat ini investasi EBT juga semakin lama semakin murah karena teknologi semakin maju.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, saat ini bauran EBT baru mencapai sekitar 12,7%. Masih perlu sekitar 10% untuk mencapai target bauran EBT 23% pada 2025.

Menurutnya, pengembangan EBT tak hanya didorong dari sektor ketenagalistrikan, tetapi juga dari bahan bakar. Salah satunya, melalui pemanfaatan campuran minyak sawit ke dalam bahan bakar minyak jenis Solar sebesar 20% (B20).

Dengan adanya perluasan mandatori B20 mulai 1 September 2018 ke semua sektor, PSO dan non-PSO, bauran EBT pada bahan bakar mencapai 15%. Angka ini dinilai masih terlalu kecil sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan campuran bahan bakar nabati bioetanol ke dalam BBM jenis bensin.

"EBT harus didorong lebih cepat sehingga perlu ekspansi ke ethanol. Kalau B20 jakan, tapi bensin nggak jalan ya cuma 15% total di BBM," kata Jonan. "Tapi misalnya bikin E20 dalam 5 tahun selesai bauran energi."

Namun, pengembangan bioetanol saat ini masih terkendala oleh minimnya pasokan. Pemerintah pun tengah melakukan pilot project untuk pencampuran ethanol 2% (E2) di Jawa Timur.

Selain itu, kata Jonan, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan green diesel atau 100% minyak sawit yang diolah menjadi diesel.

"Ada upaya satu lagi, masih diskusi. Pertamina dengan perusahaan sawit bikin green diesel. Saya harapkan dari industri, badan usaha sawit, dan lainnya bisa inisiatif sendiri. Kami dorong," katanya.

Tag : energi terbarukan
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top