PROGRAM B20, Ini Persiapan Terminal BBM Pertamina

PT Pertamina (Persero) memastikan seluruh fasilitas terminal bahan bakar minyak (TBBM) milik perseroan telah siap untuk melakukan pencampuran dan penyaluran campuran minyak nabati jenis Biodiesel ke dalam minyak Solar sebesar 20% (B20) per 1 September 2018.
Denis Riantiza Meilanova | 02 September 2018 21:07 WIB
Awak mobil tangki (AMT) bersiap melakukan pengisian bahan bakar minyak ke dalam mobil tangki Pertamina di Terminal BBM Jakarta Group Plumpang, Jakarta Utara, Senin (27/11). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan seluruh fasilitas terminal bahan bakar minyak (TBBM) milik perseroan telah siap untuk melakukan pencampuran dan penyaluran campuran minyak nabati jenis Biodiesel ke dalam minyak Solar sebesar 20% (B20) per 1 September 2018.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, selama ini dari 112 TBBM yang dimiliki perseroan sebanyak 60 terminal sudah mendapatkan suplai Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan sudah menyalurkan B20 bersubsidi. Sedangkan 52 sisanya akan segera menyusul begitu pasokan FAME tersedia.

"Komitmen kami per 1 September, TBBM yang sudah ada suplai FAME kami campur dan tidak ada lagi B0. Semua untuk subsidi dan nonsubsidi," ujar Nicke di Jakarta, Jumat (31/8).

Dia mengaku pihaknya sudah menyampaikan data kebutuhan FAME untuk tiap TBBM per bulannya kepada produsen FAME. Menurutnya, dengan adanya rincian volume dan lokasi kebutuhan FAME serta komitmen jaminan pasokan dari produsen, implementasi B20 dapat berjalan lancar.

Di sisi lain, Pertamina juga akan menerapkan digitalisasi pada 5.518 SPBU atau 75.000 nozzle di seluruh Indonesia. Nicke berujar digitalisasi ini dapat mengoptimalkan pemantauan ketersediaan B20 di tiap SPBU.

"Tiap hari bisa monitoring stok B20 atau BBM lain di tiap SPBU kami. Dengan ini kami dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan tidak terjadi kelangkaan. Begitu stok di bawah minimum, kami akan segera kirim pasokan," katanya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menjelaskan selama ini pihaknya memang tidak memasok langsung FAME untuk 52 TBBM milik Pertamina karena faktor keterjangkauan lokasi dan kebutuhan yang tidak banyak. Kebutuhan B20 di 52 titik tersebut akan dipasok dari TBBM Pertamina yang lebih besar dalam bentuk sudah berupa campuran B20.

"Misal, TBBM Maumere keperluannya tidak banyak itu, dipasok dari Surabaya. Jadi sudah campuran , kami tidak masok langgsung," ujar Paulus ketika dihubungi Bisnis, Minggu (2/9).

Adapun pasokan FAME untuk 60 TBBM Pertamina, kata Paulus, sudah memenuhi hampir 90% total kebutuhan untuk campuran Solar di Indonesia, baik subsidi maupun nonsubsidi. Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan memang sulit untuk segera memenuhi pasokan hingga 100% karena persoalan teknis, seperti jauhnya titik lokasi penyaluran. Secara perlahan penyaluran pasokan akan diperbaiki dan ditingkatkan, katanya.

Namun, secara kapasitas produsen biofuels mampu memenuhi alokasi biodiesel yang ditetapkan menjadi 2,89 juta kiloliter (kL) sampai dengan Desember 2018. Total kapasitas terpasang produksi produsen biofuel Indonesia sudah cukup besar, yakni sekitar 12-14 juta kL. Aprobi pun menyatakan siap mengirimkan pasokan FAME sesuai kontrak dengan badan usaha penyalur BBM.

Setelah program perluasan mandatori B20 ke sektor non-PSO resmi diluncurkan pada 31 Agustus 2018, Paulus menuturkan pihaknya sudah mulai melakukan pengiriman FAME untuk alokasi Solar nonsubsidi, baik ke Pertamina maupun badan usaha BBM lainnya.

"Sebagian sudah mulai, seperti AKR, nggak bisa sebut satu-satu. Sebagian lagi Senin kontrak selesai. Nggak mudah memang, tapi semangatnya dah ada. Di awal kan normal itu, nanti lama-lama kan lancar," kata Paulus.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, untuk memudahkan penyaluran pasokan FAME dari produsen ke Pertamina, pemerintah
telah mengatur agar pengiriman FAME hanya dikirim ke 14 fasilitas blending Pertamina. Biodiesel yang sudah dicampur di 14 titik tersebut didistribusikan ke SPBU-SPBU Pertamina.

"Sudah diputuskan enam kilang ditambah delapan TBBM yang ditunjuk sebagai tempat blending. Dari situ nanti disebar. Itu untuk memudahkan penyediaan transportasi dan efisiensi ongkos angkut," kata Rida.

Dalam pelaksanaan perluasan B20 ini, pemerintah juga akan terus memastikan B20 yang disalurkan oleh produsen biofuel memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, keberlanjutan pasokan juga akan dipantau terus.

"Bisa jadi pasokan terganggu karena kendala cuaca, di Permen diatur. Misal, cuaca ke depan sepertinya akan terlambat, yang pemasok harus segera kontak tempat terdekat buat nalangin. Itu dah diatur, jadi nggak ada alasan lagi BO. Nggak mau lagi ada loophole," kata Rida.

Selain itu, khusus untuk BU BBM importir, pemerintah akan menahan penerbitan izin impor BBM bila badan usaha tidak melampirkan bukti telah melaksanakan penyaluran B20.

Adapun dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 diatur sanksi tegas, yakni
badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha.

Sanksi serupa juga berlaku untuk badan usaha BBN, yakni bagi BU BBN yang tidak menyalurkan sesuai dengan alokasi volume biodiesel serta waktu dan spesifikasi biodiesel yang disepakati dalam kontrak.

Sementara itu, salah satu konsumen Solar nonsubsidi dari sektor pertambangan, PT Adaro Energy Tbk menyatakan siap menggunakan B20.

Direktur Teknologi Adaro Power Adrian Lembong memperkirakan kebutuhan biodiesel untuk alat manufaktur Adaro dapat mencapai 500-600 kL per tahun.

"Kami kerjasama dengan Pertamina, BBM kami ambil dari sana. Kami sudah bilang ke Pertamina, kami ikut aturan," kata Adrian. "Equipment manufacture kami juga sudah siap."

Tag : Biodiesel
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top