Impor Ditahan, Ekspor Tersendat

Langkah pemerintah menekan laju impor, terutama untuk produk barang modal maupun bahan baku dapat mengancam kemampuan ekspor produsen dalam negeri.
Yustinus Andri DP | 03 September 2018 12:25 WIB
Performa ekspor impor Indonesia Januari hingga Juli 2018. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menekan laju impor, terutama untuk produk barang modal maupun bahan baku dapat mengancam kemampuan ekspor produsen dalam negeri.

Dampak pembatasan impor bahan baku menjadi topik utama headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (3/9/2018). Berikut laporannya.

Ibarat pedang bermata dua, meskipun dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, rencana pemerintah untuk menebas pertumbuhan impor dapat membuat industri di dalam negeri tertekan jika tidak dilakukan secara hati-hati.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan impor, terutama produk barang modal maupun bahan baku. Pasalnya, berdasarkan datanya, 60% industri di Indonesia masih bergantung kepada produk impor.

Industri kita masih belum kuat, sebab kita sempat terbuai oleh booming komoditas. Ketika kebutuhan manufaktur yang rata-rata sedang bangkit dibatasi, tentu saja akan jadi bumerang bagi kita,” katanya, Minggu (2/9/2018).

Dia menyebut sektor yang bergantung pada barang impor dan berpeluang mengalami gangguan akibat impor dikendalikan, a.l. otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas.

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas mengenai strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa pada Selasa (14/8) silam sempat menagih jajaran tim ekonominya untuk memperkuat neraca pembayaran dengan membatasi pertumbuhan impor.

Untuk itu, program perluasan mandatori Biodiesel B20, misalnya, secara resmi sudah diluncurkan akhir pekan lalu. Namun, evaluasi terhadap 900 komoditas impor yang tarif pajak penghasilannya (PPh) bakal dinaikkan dari 2,5% menjadi 7,5% tak kunjung disampaikan. Adapun, soal kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga belum jelas seberapa besar porsinya.

Kendati berbagai bauran kebijakan diluncurkan, baik moneter maupun fiskal, rupiah masih saja terus tertekan. Bahkan, pada perdagangan Jumat (31/8), rupiah bergerak di level terendah baru senilai Rp14.710 per dolar AS. Adapun, menurut data Reuters, rupiah ditutup pada level Rp14.739 per dolar AS.

Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2018 tercatat US$8 miliar atau sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal II/2017 sebesar 1,96%. Defisit ini juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I/2018 sebesar 2,2% atau sekitar US$5,5 miliar.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, kepastian dan kuantitas pasokan bahan baku selama ini telah menjadi tekanan bagi industri mamin. Kondisi itu menambah tekanan bagi industri mamin, yang sempat mengalami pertumbuhan industri minus 1% pada tahun lalu.

Industri hulu untuk produk mamin, pertumbuhannya tidak secepat di hilirnya, terutama dalam 30 tahun terakhir. Kami melihat, hal itu dikarenakan produksi di hulu yang terkait bahan baku, terlalu banyak terganggu oleh kepastian pasokan,” jelasnya.

Gangguan yang dimaksud tersebut salah satunya datang dari sulitnya perizinan impor bahan baku, teutama untuk produk agrikultura. Dia mencontohkan rumitnya proses importasi produk daging sapi dan gula mentah yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk produksi.

Di sisi lain, ketika para produsen mencari produk substitusi di dalam negeri, kualitas dan kuantitasnya belum mampu menyamai kebutuhan industri tersebut.

Untuk itu, lanjut Rachmat, bukan tidak mungkin aktivitas ekspor dari industri tersebut akhirnya akan terganggu, meskipun digadang-gadang akan menjadi salah satu tulang punggung ekspor nasional. Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor produk makananan Januari-Juli 2018 terkoreksi 5,56%, sementara ekspor produk minuman tumbuh 8,56%.

Senada, Vincent Harijanto, Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku GP Farmasi mengatakan, pengendalian laju impor bahan baku bakal menekan tingkat utilisasi industri farmasi yang berada di atas 80% sejak munculnya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasalnya, menurut dia, 95% bahan baku sektor farmasi masih didapatkan melalui impor dari China dan India.

Dengan kapasitas produksi yang ada, kami memang menyasar peningkatan ekspor. Tetapi, kalau dari bahan bakunya sudah terganggu , bagaimana kami bisa ekspansi ke luar,” paparnya.

TETAP HATI-HATI

Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan pengendalian impor. Dia mengatakan, saat ini pemerintah terus menggodok upaya pengendalian impor yang tidak berdampak sistemik terhadap industri dalam negeri secara keseluruhan.

Fokus kami saat ini memang kebijakan untuk mengatrol nilai tukar rupiah. Kami berupaya supaya kebijakan ini tidak hanya jangka pendek,” ujarnya.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan pun menjamin upaya pemerintah kali ini, untuk menahan laju pertumbuhan impor, bukan merupakan usaha jangka pendek yang ujungnya berdampak negatif secara jangka panjang.

Impor bahan baku kuncinya ada pada ketersediaan produk substitusi di dalam negeri. Hitung-hitungannya sudah ada dan dampaknya sudah kami prediksi,” tegasnya.

Kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah menjadi keluhan dunia usaha. Apalagi, baru-baru ini, pemerintah berencana menghentikan aktivitas ekspor bagi eksportir yang belum memulangkan dana hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri.

Kebijakan itu pun mendapatkan penolakan dari kalangan eksportir lantaran kontradiktif dengan permintaan pemerintah agar ekspor Tanah Air dipacu.

Kami diminta memacu ekspor, tetapi ketika sudah ekspor, kebijakan pemerintah berubah. Makanya perbaiki dulu insentif dalam negeri yang menarik, seperti suku bunga yang bersaing atau kemudahan akses ke lembaga keuangannya supaya DHE masuk, ” kata Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri melihat, ekspor Indonesia masih cukup bergantung pada barang mentah. Namun, ironisnya, sektor tersebut cenderung terabaikan. Hal itu, tampak dari ekspor produk pertanian yang justru terkontraksi 7,50% sepanjang Januari—Juli 2018.

Di sisi lain, sektor manufaktur Tanah Air, terutama yang berbasis ekspor belum menunjukkan perkembangan yang merata dan signifikan. Salah satunya inkonsistensi kebijakan dalam mendongkrak sektor manufaktur.

Tag : impor
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top