Subsidi Biodiesel, Serikat Petani Sawit : Pungutan US$50 Kurang Efektif

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai kebijakan pungutan ekspor CPO US$50 untuk mensubsidi bisnis biodiesel kurang efektif. Oleh karena subsidi tersebut tidak berimbas pada peningkatan harga TBS.
Pandu Gumilar | 03 September 2018 20:01 WIB
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen - JIBI/Rachman
Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai kebijakan pungutan ekspor CPO US$50 untuk mensubsidi bisnis biodiesel kurang efektif. Oleh karena subsidi tersebut tidak berimbas pada peningkatan harga TBS.
 Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai pungutan tersebut hanya akan menguntungkan beberapa pihak tertentu yang bermain dalam industri biodiesel. 
"Yang punya industri biodiesel kan hanya ada beberapa saja. Mungkin ada sekitar 16. Nah, perusahaan-perusahaan [kelapa sawit] yang tidak punya industri biodiesel itu artinya menyumbang mereka yang punya industri biodiesel sebesar US$50," katanya kepada Bisnis pekan lalu.
Darto melanjutkan insentif kepada biodiesel dikatakan regulator demi membuat pasar baru. Tapi, tidak ada untungnya setelah perusahaan-perusahaan kecil itu sumbang US$50 per ton sementara harga Crude Palm Oil tidak terdongkrak.
Mansuetus mengakui secara teori dengan adanya permintaan maka akan mempengaruhi suplai harga. Terutama karena, biodiesel itu dianggap pasar baru sebagai pasar baru yang akan menyerap CPO. Artinya, kalau ada serapan maka harga akan lebih baik juga. 
Tapi menurutnya, selain pasar Biodiesel ada faktor lain yang bisa mempengaruhi harga CPO. Yakni, iklim, produksi dan harga komoditas minyak nabati di negara lain, dan masalah lingkungan serta sosial.
"Teorinya kan banyak permintaan harga bagus. Tapi sekarang harga justru rendah, terus mana buktinya? Kalau tidak bisa pengaruhi harga, tidak perlu ada pungutan US$50 dollar itu," katanya.
Selain itu menurutnya, belum ada bukti otentik korelasi antara pungutan dengan kenaikan harga CPO. Jadi perlu ada kajian ulang atas kebijakan tersebut. "Justru pikiranku hanya membuat tambah kaya industri biodiesel sekitar US$20—US$30per ton," katanya.
Mansuetus lebih mendukung pungutan ekspor sebesar US$5, tapi hanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peremajaan kebun. Lagipula belum tentu dengan biodiesel harga TBS petani juga akan membaik karena semua hanya berdasarkan teori.
"Smallholders tidak berkembang dan tidak mengalami transformasi karena industri hilir biodiesel disupply oleh komoditas pemilik modal. 
[Maka perlu ada] Kemitraan Asosiasi biodiesel & asosiasi petani kedepan," katanya.
 Mansuetus mendukung bila bahan baku untuk biodiesel bersumber dari petani rakyat dengan begitu akan memajukan dan mensejahterakan bangsa.
Di sisi lain, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan belum mengetahui apakah industri biodiesel dapat membantu kenaikan harga CPO serta TBS karena belum ada kajiannya.
"Begini yang penting bersama-sama semua pihak dapat membantu mengurangi defisit perdagangan, tentunya dengan menjalankan program b20 yg harusnya sudah lama dilaksanakan. Harga naik tidak naik nanti kita lihat itu, mudah-mudahan begitu bisa terjadi," katanya.
Menurutnya, pemanfaatan B20 mulanya didasari oleh memperbaiki kualitas hidup karena tingkat udara lebih baik. Maka, tingkat kesehatan masyarakat juga akan membaik. 
Selain itu, dalam sebulan belakangan Aprobi juga tidak mencatat pengeluaran uang oleh BPDP-KS sebagai insentif bagi para produsen karena harga biodiesel masih lebih rendah dibandingkan dengan solar.
Tag : Biodiesel, petani sawit
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top