PENGENDALIAN IMPOR, Proyek Pembangkit Berkapasitas 15,2 GW Ditunda

Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 15.200 megawatt (MW) dari megaporyek 35.000 MW untuk mengendalikan impor.
Denis Riantiza Meilanova | 04 September 2018 20:42 WIB
Pekerja melakukan pemeriksaan rutin jaringan instalasi pipa di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak yang berkapasitas 377 megawatt (MW) milik Star Energy Geothermal, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 15.200 megawatt (MW) dari megaporyek 35.000 MW untuk mengendalikan impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, proyek yang ditunda khusus untuk pembangkit listrik yang belum mencapai tahap penuntasan pendanaan atau konstruksi.

"Dulu awalnya 15,2 GW [gigawatt] selesai 2019 sekarang ditunda sampai 2021 dan ada yang sampai ke 2026. Jadi digeser sesuai dengan kebutuhan listrik nasional," ujar Jonan dalam konferensi pers, Selasa (4/9).

Pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini diestimasikan maksimal 6%. Realisasi konsumsi listrik semester I/2018 hanya mencapai 4,7%. Proyeksi tersebut meleset dari target APBN yang sebesar 8%.

Menurutnya, penggeseran jadwal operasi proyek pembangkit tersebut akan mampu menekan pengadaan impor. Pengurangan beban impor diperkirakan dapat mencapai US$8—US$10 miliar. Total investasi yang digeser mencapai US$24—US$25 miliar.

"Namun, apa yang kami lakukan itu tidak akan kurangi target pemerintah capai rasio elektrifikasi 99% pada 2019. Data hari ini rasio elektrifikasi sudah 97,13%. Saya yakin target bisa tercapai," kata Jonan.

Pemerintah juga mendorong untuk memaksimalkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada proyek-proyek ketenagalistrikan.  Jonan menyebutkan, saat ini realisasi TKDN pada proyek listrik rata-rata berkisar antara 20%—40%. 

Proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas kecil sekitar 15—25 MW realisasi TKDN-nya mencapai 60,4%—70,2%. Realisasi TKDN untuk proyek PLTU berkapasitas besar antara 25—600 MW berkisar 37,2%. Realisasi TKDN PLTA masih 20%, PLTP kapasitas 10—60 MW 30%, dan PLTGU sekitar 30%.

Realsiasi TKDN transmisi 150 kV sudah mencapai 58% dan untuk kapasitas 275 kV sebesar 59%.  Realisasi kandungan local untuk gardu induk mencapai 50%—60%. 

Jonan berujar nantinya pemerintah tidak akan menyetujui daftar utama untuk rencana impor yang barangnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri dengan kualitas dan spesifikasi yang sama.

"Menperin akan finalisasi daftar barang-barang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sehingga terefleksi ke PPh impor atau pungutan lain.  Kalau bisa [diproduksi] dalam negeri, master list akan coba tidak kami masuk masukkan."

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengklaim proyek infrastruktur ketenagalistrikan PLN tidak berdampak pada pelebaran defisit neraca transaksi berjalan.

Sofyan mengatakan, proyek-proyek PLN yang sudah berjalan atau mencapai  financial close pada dasarnya menggunakan pendanaan dengan fasilitas kredit ekspor dari luar negeri. Pemesanan komponen yang diimpor akan terlebih dulu dibiayai dengan fasilitas tersebut sehingga tidak ada dana dari dalam negeri yang mengucur ke luar sebelum barang yang dipesan jadi.

“Misalnya investor dibiayai Bank Jepang, pabriknya di Jepang.  Jadi di Indonesia sama sekali enggak keluar uang.  Setelah barang jadi baru kami bayar.  Tapi sekarang kan masih investor, kebutuhan dolar kan dari investor.” (Denis Riantiza M./David E. Issetiabudi)

 

Tag : pembangkit listrik
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top