Pelaku Industri Siap Substitusi Produk Impor yang Tarifnya Naik

Pelaku industri dalam negeri menyatakan siap dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri setelah pemerintah mengambil langkah untuk menyesuaikan tarif PPh 22 terhadap 1.147 pos tarif impor.
Annisa Sulistyo Rini | 06 September 2018 21:24 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdiskusi di sela-sela konferensi pers penyesuaian tarif PPh impor di Jakarta, Rabu (5/9/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku industri dalam negeri menyatakan siap dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri setelah pemerintah mengambil langkah untuk menyesuaikan tarif PPh 22 terhadap 1.147 pos tarif impor.

Daniel Suhardiman, Ketua Bidang Home Appliances Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), mengatakan barang-barang jadi yang dinaikkan PPh 22, sebagian besar telah diproduksi di dalam negeri.

"Untuk produk-produk yang komposisi permintaan masyarakatnya paling besar, sudah bisa disuplai oleh industri dalam negeri," katanya Kamis (6/9/2018).

Beberapa contoh produk elektronik tersebut antara lain kulkas dengan kapasitas hingga 200 liter, televisi berukuran 32 inci, dan pendingin ruangan (air conditioner/AC) dengan kapasitas hingga 1 PK.

Daniel menilai, kebijakan pemerintah tersebut baik untuk mendorong lebih banyak pengusaha yang mengolah komponen impor menjadi barang jadi di dalam negeri. Dia pun berharap pemerintah dapat membantu pengembangan industri elektronik ke depan dengan mempermudah ketersediaan bahan baku dan memperbaiki regulasi ketenaga kerjaan.

Daniel juga meminta pemerintah untuk memantau secara bijak penerapan aturan post border karena dikhawatirkan banyak barang ilegal yang masuk dan beredar di masyarakat.

Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), menegaskan produsen ubin keramik lokal sangat mampu untuk mensubstitusi produk impor. Tingkat utilitas pabrik-pabrik dalam negeri saat ini hanya 60% dari kapasitas terpasang sebesar 580 juta meter persegi karena banjir impor ubin keramik.

Tidak hanya dari segi kapasitas, industri keramik juga disebutkan Elisa memiliki teknologi untuk memproduksi keramik dengan kualitas yang lebih baik dari barang impor.

"Kami bisa garansi kalau mampu 100% mensubtitusi produk impor, dari segi kualitas dan kuantitas," tegasnya.

Hanya saja, selain kenaikan PPh 22, produsen keramik dalam negeri juga masih memerlukan perlindungan lain berupa safeguard dan harga gas yang berdaya saing. Hingga kini industri keramik dalam negeri masih menerima harga yang dinilai kurang kompetitif, terutama dibandingkan dengan negara lain. Dia mencontohkan di Malaysia, harga gas yang diterima industri US$5--US$6 per MMBTU.

Komponen gas berkontribusi sebesar 35% dari biaya produksi keramik, sehingga penurunan US$1 per MMBTU akan berdampak cukup signifikan. "Kalau penurunan harga gas bisa diterapkan, akan meningkatkan daya saing kami dengan produk impor maupun untuk menembus pasar ekspor," katanya.

Sementara itu, Sancoyo Antarikso, Corporate Secretary PT Unilever Indonesia Tbk., juga menyatakan hal serupa. "Kami siap memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia," ujarnya singkat.

Adapun, hasil tinjauan pemerintah menyimpulkan perlu dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif yang terdiri dari 210 item komoditas dengan tarif yang naik dari 7,5% menjadi 10% untuk barang mewah, termasuk mobil CBU dan motor besar. Sebanyak 218 item tarif PPh naik dari 2,5% menjadi 10%, berupa barang konsumsi yang sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri, seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari (sabun, sampo, dan kosmetik), serta peralatan masak/dapur.

Sisanya, sebanyak 719 item tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5%, berupa barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contoh komoditasnya antara lain bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual, dan produk tekstil.

Tag : manufaktur
Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top