Kapan Aturan Kenaikan PPh Impor Berlaku Efektif? Begini Penjelasan Kemenperin

Pemerintah telah mengumumkan melakukan pengendalian impor dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) tambahan. Beleid PPh atas produk impor tambahan 1.147 barang konsumsi impor.
Anggara Pernando | 06 September 2018 21:31 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan gitar listrik di pabrik alat musik Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah mengumumkan melakukan pengendalian impor dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) tambahan. Beleid PPh atas produk impor tambahan 1.147 barang konsumsi impor.

Rinciannya sebanyak 210 item komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif PPh 22 sebesar 7,5% naik menjadi 10% untuk barang mewah, termasuk mobil impor utuh (CBU) bermesin di atas 3.000 cc dan sepeda motor bermesin besar (di atas 500 cc). Sebanyak 719 item dari tarif PPh 22 yang semula 2,5% naik menjadi 7,5%. Selanjutnya, 218 item dengan tarif PPh awal 2,5% naik menjadi 10%.

Pertanyaan besarnya kemudian, kapan aturan ini akan berlaku?

"Regulasinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pekan depan atau tujuh hari setelah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, kemarin (Rabu,5/9/2018)," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/9/2018).

Menurut Airlangga pengendalian impor merupakan bentuk keberpihakan pemerintah guna memacu produktivitas dan daya saing industri nasional. Di tengah gejolak ekonomi global maka menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan merupakan upaya yang harus dilakukan.

“Tentu keberpihakan ini diapresiasi oleh kalangan industri manufaktur. Sebelumnya kan tidak ada keberpihakan antara barang impor dan barang domestik karena dengan struktur tarif yang sudah bebas. Dengan demikian, bisa menjadi pemacu local content,” paparnya.

Airlangga juga optimis, PPh ini tidak akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen akhir. Pasalnya tarif PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan di muka yang dapat dikreditkan dan bisa terutang pada akhir tahun pajak.

"Ongkos produksi bisa berkurang karena industri diarahkan memakai bahan baku dalam negeri. Dampak jangka panjangnya bisa menciptakan kemandirian industri manufaktur nasional," katanya.

Dia juga menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri yang sudah berporduksi. Ini terlihat dari tidak diubahnya ketentuan pajak untuk produk yang belum diproduksi di dalam negeri.

“Prinsipnya kalau belum diproduksi di dalam negeri, kami tidak utak atik, seperti bahan baku untuk industri farmasi. Jadi, ada pemilahan,” kata Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Tag : manufaktur
Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top