Pelaku Usaha Minta Konsistensi dan Komitmen Penerapan TKDN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta komitmen dan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penggunakan produk dalam negeri.
David Eka Issetiabudi | 07 September 2018 22:12 WIB
Akticitas pengemoran migas PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) di Laut Natuna Selatan. - MedoEnergi.com

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta komitmen dan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penggunakan produk dalam negeri.

Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Bobby Gafur Umar mengatakan pelaku usaha mendapatkan angin segar setelah pemerintah menggaungkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Salah satunya Keputusan Menteri ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018 tetang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lainnya yang Diproduksi di Dalam Negeri Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan, Rabu (5/9/2018).

"Dua tahun ini, harga komoditas meningkat, termasuk rencana pemerintah membangung 35.000 MW. Kenyataannya, asosiasi banyak yang mengeluh karena penggunaan produk dan jasa mereka sangat minim," katanya, Jumat (7/9/2018).

Menurutnya, selama ini memang sudah banyak kebijakan yang mendukung TKDN, mulai setingkat peraturan menteri/kepala lembaga, hingga peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Hanya saja, lanjut Bobby, kebijakan-kebijakan yang ada terkesan setengah hati.

"Tinggal implementasinya seperti apa, tapi jangan lagi menggunakan bahasa mengupayakan, tapi mewajibkan," tambahnya.

Ke depan, Bobby mengharapkan ada kebijakan yang turun langsung dari Presiden untuk penegakan pengawasan penerapan TKDN.

"Saya dengar akan ada Inpres untuk membentuk Tim Monitoring TKDN, nanti menperin yang menjadi kepalanya," katanya

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Erani Yustika  menuturkan belum ada kebijakan terkait TKDN yang akan diterbitkan.

"Saya belum dengar soal itu [Inpres]," tuturnya saat dihubungi Bisnis.

Berdasarkan data SKK Migas yang dihimpun dalam Laporan Tahunan Ditjen Migas 2017, nilai TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas tahun lalu sebesar 61% yang terdiri dari pengadaan barang senilai US$1,62 miliar dan jasa US$3,99 miiar.

 

 

Tag : Gonjang Ganjing Rupiah, tkdn
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top