Menguji Kesiapan Indonesia Menghadapi Disrupsi Ketenagakerjaan

Dalam sebuah seminar publik di China pada 2017, Pendiri Alibaba Group Jack Ma menyebutkan, tren automasi dan digitalisasi akan menjadi ancaman besar bagi tenaga kerja manusia.
Yustinus Andri DP | 22 November 2018 14:18 WIB
Pekerja konstruksi saat peresmian Pembukaan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam sebuah seminar publik di China pada 2017, Pendiri Alibaba Group Jack Ma menyebutkan, tren automasi dan digitalisasi akan menjadi ancaman besar bagi tenaga kerja manusia.

Pernyataannya tersebut sejatinya bukan hal yang baru di perindustrian global. Terlebih, penelitian McKinsey Global Institute pada tahun yang sama memprediksi 375 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin pada 2030. Dalam hal ini pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh automasi termasuk pekerjaan fisik tanpa keterampilan khusus.

Namun, penjelasan lanjutan dari Jack Ma justru yang membuat sejumlah hadirin mengernyitkan dahi dan turut berpikir. Sebab, dalam paparannya dia menyebutkan, akan ada ‘pertempuran’ besar antara manusia dan mesin untuk memperebutkan lapangan kerja, terutama di negara berkembang.

Di negara maju, tren automasi menjadi sebuah kewajaran lantaran merebaknya tren penuaan dan penyusutan angkatan kerja berusia produktif. Tak heran jika automasi di sektor manufaktu bahkan jasa menjadi solusi jitu menyelesaikan persoalan demografi itu.

Akan tetapi yang menjadi sorotan Ma adalah, penduduk di negara berkembang yang populasi penduduk usia produktifnya sedang tumbuh pesat. Menurutnya, tren automasi di negara maju secara tak langsung akan terbawa ke negara berkembang. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi persebaran investasi pemodal besar negara maju yang masuk ke negara berkembang.

Fakta tersebut akan menjelma sebagai persoalan baru bagi negara berkembang, terutama di tengah meningkatnya tren penurunan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, tuntutan untuk kenaikan upah pekerja secara berkala, akan berbanding terbalik dengan semakin efisiennya biaya produksi akibat kehadiran mesin-mesin.

Di Indonesia sendiri, rendahnya produktivitas pekerjaannya telah menjadi isu yang cukup serius. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO), produktivitas pekerja Indonesia pada 2015 mencapai US$24.340, kalah dari Thailand (US$26.480), Malaysia (US$55.700), dan Singapura (US$127.810).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan berdasarkan The Conference Board, produktivitas Indonesia pada tahun lalu mencapai US$24.600 (Bisnis, 26/7). Artinya, kendati tumbuh dari 2015, produktivitas pekerja RI masih di bawah capaian Thailand bahkan Malaysia pada 2015.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, pada 2019 kelompok penduduk usia produktif  (15 tahun—64 tahun) akan mencapai 67% dari total penduduk RI. Sementara itu, bonus demografi berupa jumlah angkatan kerja produktif dengan porsi besar, yakni mencapai 70% dari total penduduk Indonesia diperkirakan terjadi hingga 2045.

Kondisi menjadi semakin pelik tatkala pemerintah masih menjadikan industri sektor padat karya sebagai andalan untuk masuknya investasi, terutama investor asing, selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun beranggapan, ongkos tenaga kerja RI yang terbilang murah dibandingkan negara lain menjadi daya tarik dari Indonesia.

Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, automasi dan disrupsi sektor tenaga kerja akibat digitalisasi adalah tren yang tidak bisa dibendung saat ini. Apalagi dilawan dengan cara-cara konvensional.

Namun menurutnya, Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap menghadapinya. Hal itu tercermin dari masih banyaknya pekerja sektor padat karya Tanah Air yang memiliki skill terbatas. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan rendah pada 2016 mencapai 30% dari total angkatan kerja.

“Yang hilang atau berubah akibat disrupsi ini adalah job, tetapi work  akan tetap ada. Ketika semua hal berubah menjadi serba digital, maka pertumbuhan lapangan kerja juga akan terfokus ke sektor digital. Perkaranya, sudah siapkah seluruh masyarakat kita menghadapinya?” kata dia.

Rhenald mengatakan, salah satu hal yang membuat Indonesia masih belum siap mengalami perubahan ketenagakerjaan adalah rendahnya dukungan sektor pendidikan. Pasalnya, kurikulum pendidikan Indonesia saat ini sudah tidak lagi tepat untuk menyiapkan tenaga kerja berbasis teknologi pada masa depan.

“Sementara itu, orang tua saat ini masih berpikir konvensional. Bupati atau PNS berupaya memasukkan anaknya ke IPDN supaya sama seperti mereka. Anak  dokter hampir 90% dimasukkan ke jurusan kedokteran,” lanjutnya.

Padahal, menurutnya, pemerintahan maupun industri kesehatan mulai bergerak melakukan digitalisasi pada seluruh layanannya. Namun, kurikulum di sekolah yang terkait dengan dua sekto tersebut belum semua meyisipkan mata pelajaran atau pelatihan untuk digitalisasi.

GAGAP PERUBAHAN

Menteri Ketenagakerjaaan Hanif Dhakiri mengaku, persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah saat ini. Perubahan tren sosial dan ekonomi di masyarakat saat ini menciptakan dilema tersendiri bagi Indonesia.

“Di sektor pendidikan, upaya untuk upgrading kemampuan pengajar terhadap perkembangan zaman cukup sulit dilakukan. Jumlah guru saat ini mencapai empat juta orang, dan perhitungan kami ketika seluruh guru tu ditingkatkan skill-nya akan memakan waktu 8 tahun. Padahal dalam 8 tahun itu zaman sudah berubah banyak,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menyatakan telah menyiapkan langkah stategis untuk menghindari kegagapan pekerja Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman. Selain mendorong penyesuaian kurikulum di sekolah-sekolah, Kemenaker menyiapkan strategi triple skilling yang terdiri dari skillingupskilling dan reskilling.

Strategi skilling ditujukan untuk tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah. Sementara itu upskilling diberikan kepada  pekerja dengan keterampilan menengah dan reskiling untuk pekerja dengan keterampilan tinggi agar lebih luwes menghadapi perubahan zaman.

“BLK akan menjadi agennya, ditunjang oleh sekolah-sekolah mandiri yang akan terus kami dorong kehadirannya. Kami juga sudah menyiapkan program jaring pengaman sosial  bagi pekerja yang terdampak perubahan teknologi, supaya bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja baru,” katanya.

Namun, segala upaya pemerintah tersebut tak akan berdampak banyak tanpa ada kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan perubahan zaman yang serba digital pada masa depan. Seperti yang diungkapkan Hanif sendiri, masyarakat Indonesia saat ini masih terbilang kolot dalam hal ketenagakerjaan.

Konsep kemitraan antara penyedia platform jasa seperti ojek daring dan pemesanan kamar daring pun belum diterima secara penuh oleh masyarakat. Masih berdasarkan pengakuan Hanif, masyarakat masih menganggap konsep kemitraan sebagai hubungan kerja konvensional antara perusahaan dan pekerja.

“Sempat driver ojek online meminta ke saya agar menciptakan aturan wajib pesangon ketika mereka dibebaskan dari kemitraan oleh Gojek atau Grab. Ini kan ibaratnya seperti pacaran, putus lalu minta harta gono-gini,” ujarnya menjelaskan kegagapan masyarakat menyikapi konsep kemitraan  startup masa kini, yang akhirnya membuat perkembangan sektor tersebut terhambat.

Alhasil, pekerjaan rumah pemerintah sejatinya bukan hanya meningkatkan kemampuan maupun keahlian tenaga kerja dalam menghadapi automasi dan digitalisasi. Melainkan juga melakukan revolusi mental dan pola pikir masyarakat, yang sejatinya menjadi salah satu program kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.  

 

Tag : ketenagakerjaan
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top