Program Jangka Menengah Disiapkan Untuk Mendukung KSPN Morotai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan program jangka menengah, untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.
Irene Agustine | 23 November 2018 00:38 WIB
Morotai di Maluku Utara - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan program jangka menengah, untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan untuk mendukung KSPN Morotai, sejumlah program utama di tahun 2018 tengah dilakukan.

Beberapa diantaranya yaitu pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Daruba dan pembangunan jaringan pipa distribusi utama Morotai I-V di Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, penggantian jembatan ruas Kota Daruba – Sanggowo, pembangunan bendung Tiley, dan pembangunan Rumah Khusus Kawasan Perbatasan.

“Kami juga telah menilik sejumlah program jangka menengah untuk mendukung KSPN Morotai,” ujar Hadi dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (22/11/2018).

Program jangka menengah tersebut yakni pembangunan pengaman pantai Wayabula, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Pulau Dodola, pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Wayabula, dan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya rumah khusus Daruba.

Hadi juga memastikan Kementerian PUPR akan mendukung aksi Kementerian Pariwisata terutama dalam mengembangkan potensi obyek wisata. 

“Contohnya di Morotai ada museum peninggalan perang dunia ke-2. Kementerian Pariwisata bersama tim ITMP [Integrated Tourism Master Plan] Morotai dapat menggali potensi atraksi di museum itu. Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan, misalnya dengan program penataan bangunan dan pelataran parkir,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Hadi juga menjelaskan mengenai ITMP yang sedang dikerjakan BPIW untuk tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok. Penyusunan ITMP tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia.

“Kami terus melakukan diskusi dengan pemerintah daerah setempat. Kami harus mendengarkan pemerintah daerah terkait kebutuhan dari daerah tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Hadi juga mengingatkan agar penyusunan ITMP Morotai dapat meminta masukan dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terkait kondisi dibawah tanah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam terutama likuifaksi (tanah bergerak).

“Peristiwa di Palu menjadi pelajaran berharga, agar diantisipasi kawasan-kawasan yang dianggap rawan bencana,” ujar Hadi.

Tag : pulau morotai
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top