Keterlibatan Swasta Dalam Infrastruktur Transportasi Bisa Hemat APBN Rp3 Triliun

Kementerian Perhubungan memperkirakan pola kerja sama pengalihkelolaan proyek infrastruktur transportasi dengan pihak swasta bisa menghemat dana APBN hingga Rp3 triliun.
Rio Sandy Pradana | 26 November 2018 17:29 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Business Challenges 2019 di Jakarta, Senin (26/11/2018). (Felix Jodi - Bisnis)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperkirakan pola kerja sama pengalihkelolaan proyek infrastruktur transportasi dengan pihak swasta bisa menghemat dana APBN hingga Rp3 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kerja sama dengan pihak swasta tersebut bisa mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan alokasi APBN. Adapun, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi lain pada daerah terpencil.

"Dana APBN yang bisa diirit mencapai Rp2--3 triliun," kata Budi seusai Bisnis Indonesia Business Challenges 2019 di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Sejumlah infrastruktur transportasi yang dikerjasamakan melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) antara lain jalur KA Makassar-Pare-pare, Bandara Komodo di Labuan Bajo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-bau, serta kawasan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad. Sejumlah proyek tersebut ditenderkan kepada pihak swasta.

Proyek jalur KA Makassar--Pare-pare, lanjutnya, sudah terdapat empat pihak swasta yang tertarik. Nantinya akan diseleksi menjadi satu pihak yang memiliki tawaran lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan oleh Kementerian.

Khusus untuk Bandara Komodo, imbuhnya, saat ini sudah terdapat 20 pihak swasta baik asing maupun nasional yang berminat untuk mengelola bandara. Kendati demikian, apabila pihak asing yang menjadi pemenang harus berkolaborasi dengan pengelola bandara dalam negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dia menambahkan untuk bandara sebagian besar dialihkelolakan kepada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Pola kerja sama menggunakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Bandara tersebut antara lain Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Hanandjoeddin di Belitung, dan Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya.

Selain itu, terdapat Bandara APT Pranoto atau Bandara Samarinda Baru, Bandara Sis Al-Jufri Palu, Bandara Sentani di Jayapura, dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Pengalihkelolaan beberapa bandara tersebut saat ini sedang berjalan.

Sementara itu, untuk pelabuhan yang akan dialihkelolakan kepada BUMN antara lain Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Bima (Nusa Tenggara Barat), Ternate (Maluku Utara), Waingapu (Nusa Tenggara Timur), Manokwari (Papua Barat), Pare-pare (Sulawesi Selatan), dan Pantoloan (Sulawesi Tengah).

Tag : infrastruktur
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top