Bulog Ogah Berpolemik Soal Data Jagung

Perum Bulog  tidak mau berpolemik soal optimal ada atau tidaknya data penyerapan panen jagung petani yang surplus maupun kurang. Permintaan impor jagung muncul melalui Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) menunjukkan bahwa stok jagung memang tidak ada.
Newswire | 28 November 2018 08:07 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kedua kiri) memperhatikan petani memanen jagung saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog  tidak mau berpolemik soal optimal ada atau tidaknya data penyerapan panen jagung petani yang surplus maupun kurang. Permintaan impor jagung muncul melalui Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) menunjukkan bahwa stok jagung memang tidak ada.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Perum Bulog, Siti Kuwati menanggapi pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bahwa impor jagung ditujukan untuk cadangan stok di Bulog.  

Menurutnya,  jika memang surplus  jagung ada di Tanah Air, dan harganya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), maka sudah pasti jagung ada dapat diserap oleh Bulog. 

"Mentan mau bilang apa saja, bukan kewenangan kami atau saya untuk menilai apakah Mentan benar atau tidak, ngomong soal surplus. Lebih baik dikonfrontasi dengan data BPS," ucap Siti Kuwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/11).

Faktanya, kata dia, Rakortas justru meminta agar Bulog impor jagung. Selain itu menurutnya Bulog memiliki kriteria HPP yang disesuaikan dengan kualitas yang diperlukan, tidak asal serap.

"Kalau itu dianggap penilaiannya, atau dinilai penyerapannya lemah, ya monggo saja, nggak bisa dikonfrontasi dengan kita. Intinya adalah kami operator diminta untuk impor oleh regulator ya itu rakortas yang seizin dari Kementerian BUMN sebagai atasan dari Bulog," tegas sosok yang akrab disapa Wati ini.

Sementara itu, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman senada dengan Sekretaris Perum Bulog, soal keberadaan surplus jagung. Sudirman mengatakan, langkah pemerintah meminjam jagung ke Japfa dan Charoen merupakan hal yang bagus. 

Sudirman juga mengatakan,  impor jagung 100 ribu ton juga diperkirakan tidak akan menyelesaikan masalah tingginya harga jagung. Pasalnya, kebutuhan jagung dalam negeri, untuk pakan ternak, sekitar 800 ribu ton per bulan.

Di sisi lain, pinjaman jagung itu diharap tidak merugikan perusahaan swasta, dalam hal ini Charoen dan Japfa, masing-masing 5000 ton.

"Karena itu kan aset mereka, kalau harga sekarang Rp 6000 per Kilogram, lalu jagung dihargai Rp 4000 per Kilogram; berarti ada ‘real lost’ Rp 2000 per kilogram. Kemudian di kali pinjaman itu, misalnya benar 5000 ton, berarti totalnya Rp 10 miliar. Itu bisa buat beli innova 30 biji," seloroh Sudirman, di kesempatan berbeda.

Akibat minimnya jagung, dan tingginya harga pakan ternak, saat ini peternak ayam petelur dan pedaging lebih banyak menggunakan gandum daripada jagung untuk bahan baku produksi. Padahal, dengan memakai jagung, pakan ternak tidak perlu ditambahkan zat adittif untuk bisa membuat kaki ayam terlihat kuning.

"Masyarakat kita kan kalau milih daging ayam ingin yang kakinya kuning. Lalu kalau telur juga maunya kuningnya lebih terang. Nah itu kalau pakai jagung udah pasti kuning. Kalau pakai gandum, ayam kakinya putih, kita harus tambah zat aditif," tuturnya. 

Sumber : Antara

Tag : jagung
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top