Hadapi 2019, Para Pelaku Industri Lebih Fokus ke Pasar Dalam Negeri

Para pelaku industri berbasis ekspor bakal lebih mengoptimalkan konsumsi domestik dan peluang perjanjian dagang internasional guna menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global pada 2019.
Yustinus Andri DP | 04 Desember 2018 14:10 WIB
Pekerja mengemas produk minuman kopi serbuk di pabrik produk hilir PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Banaran, Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/7). - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku industri berbasis ekspor bakal lebih mengoptimalkan konsumsi domestik dan peluang perjanjian dagang internasional guna menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global pada 2019.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri mengatakan, salah satu penyebab ketidakpastian baru di pasar global adalah mulai cairnya ketegangan akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Selain itu, ketidakpastian muncul dari potensi kenaikan suku bunga Federal Reserves (The Fed) yang diyakini berlanjut pada tahun depan, sehingga berpeluang mendorong dolar AS kembali menguat terhadap nilai tukar rupiah.

Sekadar catatan, saat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of 20 (G20) di Argentina pada Sabtu (1/12), Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk tidak memberlakukan kenaikan tarif baru pada 1 Januari 2019. Kedua raksasa ekonomi itu juga setuju untuk melakukan negosiasi guna membangun kesepakatan dagang baru selama 90 hari ke depan. 

Menurut Kasan, kesepakatan antara Trump dan Jinping itu membuat beberapa industri dalam negeri yang awalnya berencana memanfaatkan peluang ekspor dari perang dagang—seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), minyak sawit atau crude palm oil (CPO), serta makanan dan minuman—terpaksa mulai mengatur ulang strategi bisnis mereka.

“Untuk itu, kami berharap tren konsumsi domestik yang tinggi dapat berlanjut pada tahun depan supaya bisa mengompensasi hilangnya potensi pasar ekspor yang selama ini memanfaatkan celah perang dagang AS dan China. Di sisi lain, kami dari pemerintah juga terus meningkatkan pelaksanaan pakta dagang dan kerja sama ekonomi untuk mengamankan pasar ekspor Indonesia,” ujarnya, Senin (3/12/2018).

Kasan melanjutkan, hilangnya potensi kenaikan ekspor CPO—yang awalnya diharapkan dapat mengisi celah pangsa pasar yang ditinggalkan oleh komoditas minyak kedelai asal AS di China—dapat terkompensasi oleh mandatori biodiesel B20 yang dilanjutkan dengan B30.

Hal serupa juga berlaku kepada produk makanan dan minuman (mamin), yang diharapkan dapat ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat sepanjang periode pemilihan umum 2019.

Sementara untuk TPT, lanjut Kasan, pembukaan akses pasar yang lebih luas ke Eropa—melalui pakta kerjasama Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)—diharapkan dapat mengamankan pangsa ekspor komoditas itu pada tahun depan.

TINGKATKAN PRODUKSI

Saat ditemui terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, ketidakpastian iklim bisnis pada 2019 akibat redanya perang dagang AS dan China membuat para pelaku industri mamin memilih untuk meningkatkan produksi guna mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Dia memproyeksikan industri mamin akan mampu tumbuh sebesar 5% pada tahun depan.

Pertumbuhan tersebut, menurutnya, akan bisa dicapai apabila tren positif permintaan konsumsi dalam negeri pada tahun ini berlanjut hingga tahun depan.

“Potensi kenaikan suku bunga BI akibat kebijakan moneter The Fed juga bisa menekan kami, karena rupiah bisa jadi tertekan lagi. Padahal, bahan baku kami mayoritas impor. Maka dari itu, kami berharap pemerintah bisa membantu menjaga daya beli masyarakat pada tahun depan,”katanya.

Harapan serupa juga disuarakan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto. Dia mengatakan, 70% penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dilakukan melalui pembiayaan kredit. Dengan suku bunga perbankan saat ini yang mencapai 6% dan berpeluang kembali naik pada tahun depan, para produsen otomotof khawatir penjualannya akan turun.

“Kami harap pemerintah dan BI lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan moneternya sembari menjaga daya beli masyarakat. Kami juga berharap sejumlah kerja sama dagang diselesaikan, seperti salah satunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement [IA-CEPA], supaya ekspor otomotif mendapatkan peluang pasar baru,” katanya

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat berpendapat, para pengusaha sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) tetap berancang-ancang untuk mencari pasar ekspor baru karena mereka tidak yakin AS dan China akan benar-benar berdamai dan mengakhiri perang dagang dalam waktu dekat.

Selama ini, sebutnya, ekspor produk TPT Indonesia cukup diuntungkan dengan adanya boikot AS atas produk tekstil asal China, sehingga produsen RI dapat mengisi celah tersebut.

“Tahun depan proyeksi kami ekspor tumbuh 5%, tidak setinggi tahun ini sebesar 9%. Kami harap pasar Eropa yang terbuka melalui IE-CEPA dan IEU-CEPA dapat menjadi harapan di tengah ketidak pastian baru dari perang dagang AS-China,” jelasnya.

Adapun, harapan dari dukungan konsumsi dalam negeri juga disuarakan oleh Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Azis Pane. Dia mengatakan, terobosan pemerintah dalam menyerap karet petani untuk campuran aspal jalan raya dapat menekan kerugian akibat tertekannya ekspor karet dan produk karet, di tengah ketidak pastian pasar global.

“Serapan karet dari proyek infrastruktur [domestik] sangatlah penting bagi kami. Sebab, kami tidak bisa mengharapkan potensi [ekspor] dari perang dagang AS dan China. Terlebih, pesaing di pasar global mulai meningkat tajam seperti munculnya Pantai Gading sebagai produsen karet baru,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini produsen karet domestik terbebani oleh rendahnya serapan karet remah (crumb rubber) baik untuk produk dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, janji pemerintah untuk membeli karet dari petani pada kisaran Rp7.500/kg—Rp 8.000/kg atau lebih tinggi dari harga pasaran saat ini yakni Rp6.000/kg akan bisa meningkatnya sentimen positif di industri perkebunan tersebut pada tahun depan.

Tag : industri
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top