Negara-negara Asean Perlu Optimalisasi Pengendalian Perubahan Iklim

Negara yang tergabung dalam Asean harus memperkuat kerja sama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai target suhu global.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 05 Desember 2018 17:41 WIB
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Negara yang tergabung dalam Asean harus memperkuat kerja sama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai target suhu global.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman menyatakan kerja sama antara negara Asean sangat diperlukan karena berada di wilayah bertetangga serta memiliki banyak persamaan. 

“Jika kita bekerja sama, Asean bisa berkontribusi hingga 5,49% dari penurunan emisi gas rumah kaca [GRK] dunia,” kata Ruandha melalui siaran pers, Rabu (5/12/2018). 

Ruandha menerangkan, bahwa kerja sama ini penting karena Asean bisa memberi dampak besar dalam menjaga suhu bumi tak naik lebih dari 2 derajat celcius. Pengendalian ini telah dimulai sejak masa pra revolusi industri seperti tertuang dalam traktat global, Persetujuan Paris. 

Pada diskusi panel yang digelar di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) di Katowice, Polandia, Selasa (4/12/2018), wilayah Asean juga rentan menerima dampak negatif perubahan iklim.

Untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota, telah dibentuk kelompok kerja Asean untuk perubahan iklim (AWGCC). Pokja AWGCC itu menjadi ajang negara Asean saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kapasitas pengendalain perubahan iklim.

Ruandha menekankan, kerja sama antar negara Asean sangat penting mengingat setiap negara memiliki perkembangan berbeda dalam mencapai target pengurangan emisi GRK.  “Kerja sama diharapkan bisa mempercepat pencapaian target pengurangan emisi negara Asean,” sambungnya.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rachmawaty mengungkapkan, dalam dokumen kontribusi nasional yang diniatkan atau National Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK sebanyak 29% pada 2030 atau mencapai 41% dengan dukungan internasional.

Pencapaian target tersebut didukung oleh sejumlah sektor dengan sektor energi dan kehutanan menjadi kontributor terbesar, masing-masing 11% dan 17,2%. 

Emma menyatakan, sejumlah perangkat telah dikembangkan untuk mendukung pencapaian NDC. Termasuk perangkat MRV (pemantauan, pelaporan, dan verifikasi), sistem registri nasional, dan pembiayaan.

Kepala Program Kehutanan dan Perubahan Iklim Institut Penelitian Kehutanan Malaysia Elizabeth Philip menuturkan, Malaysia mengandalkan skema pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi atau REDD Plus untuk mencapai NDC yang ditargetkan sebanyak 45% jika mendapat dukungan internasional.
 
“Implementasi REDD plus akan mendukung pencapaian NDC Malaysia, dimana pengelolaan hutan berkelanjutan memberi kontribusi terbesar,” kata Elizabeth.

Sementara itu, Kepala Kantor Perubahan Iklim Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Albert Altarejos Magalang menyatakan, pemerintah Filipina menekankan tentang pentingnya keadilan dalam pengendalian perubahan iklim global. 

Filipina menyerukan agar negara maju sebagai emiter terbesar GRK bertanggung jawab. Sementara negara berkembang seperti Filipina, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk membangun tanpa terikat pada pembatas emisi GRK.

Deputi Direktur Program Perubahan Iklim, Badan Lingkungan Hidup Singapura, Rohaya Saharom mengingatkan banyak wilayah di negara Asean yang berada di tepi pantai yang terancam kenaikan muka air laut dampak perubahan iklim. Selain itu, perubahan iklim juga mengancam produksi pangan bagi masyarakat Asean.  “Saat ini wilayah Asean juga sudah mengalami bencana iklim seperti badai dan banjir,” kata Rohaya.

Tag : perubahan iklim
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top