Pemerintah Tak Patok Target Serapan untuk Bulog

Pemerintah tidak membebankan target serapan gabah dalam negeri bagi Perum Bulog mulai 2019 seiring dengan diterapkannya mekanisme baru untuk pengadaan cadangan beras nasional.
Pandu Gumilar | 05 Desember 2018 20:02 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis (8/11/2018). - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tidak membebankan target serapan gabah dalam negeri bagi Perum Bulog mulai 2019 seiring dengan diterapkannya mekanisme baru untuk pengadaan cadangan beras nasional.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sekaligus Ketua Tim Serapan Gabah Petani Agung Hendriadi mengatakan pemerintah akan berusaha menjaga ritme pemasukan dan pengeluaran cadangan beras pemerintah (CBP).  Pasalnya, stok 2,14 juta ton yang dimiliki pemerintah saat ini dinilai berlebih karena masyarakat tidak menyerap maksimal beras operasi pasar (OP).

Padahal, beras milik pemerintah berdasarkan Permentan Pengelolaan CBP No. 38/2018 hanya memiliki batas waktu simpan 4 bulan. Selebihnya, CBP  berpotensi mengalami penurunan mutu. Berangkat dari hal tersebut, maka target penyerapan gabah tahun depan ditiadakan.

 “Kalau dulu kan dipaksa untuk menyerap walaupun harga tinggi melebihi HPP [harga pembelian pemerintah]. Sekarang, Bulog hanya perlu menjaga stok yang mereka miliki saat ini saja. Jadi tidak ada target penyerapan, hanya saja penyerapan harus sesuai stok yang sudah dikeluarkan,” kata Agung saat konferensi pers Kondisi Ketersediaan dan Harga Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru, Rabu (5/12).

Dalam permentan Pengelolaan CBP No. 38/2018 pun disebutkan beras yang berpotensi mengalami penurunan mutu harus segera dilepaskan. Pelepasan CBP dilakukan melalui penjualan, pengadaan, penukaran, dan hibah. Namun, disposal stock dilaksanakan dengan tetap menjaga volume CBP dan diputuskan melalui Rakor.

Artinya, lanjut Agung, Bulog bisa saja melepaskan CBP sebelum berumur 4 bulan tapi dengan jaminan dia harus menyerap sesuai yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, mekanisme ini akan menjadi pengganti dari target penyerapan gabah dalam negeri.

Agung mengatakan Kementerian Pertanian mengusulkan agar stok CBP dijaga dikisaran volume 1,5 juta ton. Namun, dia menambahkan, bisa saja volume itu bertambah mengingat mekanisme baru akan dijalankan per 1 Januari. Adapun, stok beras yang dimiliki Bulog sekarang 2,14 juta ton.

Agung mengasumsikan serapan maksimal OP dari masyarakat itu 4.000 ton/hari padahal pemerintah menargetkan bisa mencapai 15.000 ton/hari. Dengan begitu, dalam sebulan ke depan, kata Agung, kemungkinan stok CBP berkisar di 2,02 juta ton, dengan adanya pengurangan 120.000 ton. Stok tersebut yang akan terus dijaga volumenya oleh Bulog.

 “Taget yang kami usulkan bisa menjaga volume tetap 1,5 juta ton, karena butuh dana yang banyak untuk pemeliharaannya seperti fumigasi atau operasional gudang. Tetapi kalau mereka [Bulog] mau diatas 1,5 juta ton itu akan bagus. Dengan pola [jual-serap] ini volume bisa bertahan dan bisa disegarkan terus stoknya,” kata dia.

Oleh sebab itu, Agung mengatakan mulai saat ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan cadangan beras pemerintah. Stoknya mulai sekarang akan terus dijaga dan kemungkinan impor diperkecil dengan mekanisme penggantian selisih antara harga beras saat operasi pasar dengan harga yang dikeluarkan Bulog saat menyerap.

“Januari-juli akan ada panen dan Bulog bisa melakukan serapan. Sekarang Bulog boleh lakukan penjualan tapi harus sebanding dengan penyerapan. Pemerintah tinggal tunggu Permenkeu untuk pergantian bayar selisih,” katanya.

Tag : bulog, produksi beras
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top