Terima Kajian Bank Dunia, Sri Mulyani Akui Penyelesaian Infrastruktur Hadapi Berbagai Kendala

Pemerintah menerima kajian infrastruktur dari Bank Dunia dengan dukungan Kedutaan Australia dan Kanada terkait peninjauan atas cara Indonesia mengatasi kendala pembangunan infrastrukturnya.
Rinaldi Mohammad Azka | 06 Desember 2018 11:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menerima kajian infrastruktur dari Bank Dunia dengan dukungan Kedutaan Australia dan Kanada terkait peninjauan atas cara Indonesia mengatasi kendala pembangunan infrastrukturnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui proses penyelesaian infrastruktur di Indonesia menghadapi berbagai kendala.

Sri Mulyani menuturkan beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam membangun infrastrukturnya antara lain adalah geografis Indonesia sangat luas dan tersebar menjadikan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tinggi serta kendala institusional. 

Selain itu, krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan isu-isu legal juga turut memperlambat pembangunan infrastruktur. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara optimal dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini.

Hal ini disampaikan Menkeu pada pertemuan tertutup high level meeting dengan topik “Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfaSAP)” yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, Pemerintah Australia dan Pemerintah Kanada di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (05/12).

“Terima kasih atas hasil penelitian yang dipimpin oleh Bank Dunia bersama Pemerintah Australia dan Pemerintah Kanada serta para stakeholders terkait untuk melakukan reviu bagaimana Indonesia dapat mengatasi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak dan merupakan prioritas pemerintah di bawah Presiden [Joko Widodo] yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya seperti dikutip dalam keterangan pers, Kamis (6/12/2018). 

Di sisi lain, kebutuhan pembanguan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dia mengapresiasi hasil kajian Bank Dunia yang mendorong adanya partisipasi para pihak untuk ikut membangun infrastruktur termasuk dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“PPP telah diterapkan di Indonesia dan bahkan dari beberapa sisi sudah level mature. Kita sudah mendirikan beberapa institusi terkait seperti PT SMI [Sarana Multi Infrastruktur], PT Indonesia Infrastruktur Finance, PT PII [Penjaminan Infrastruktur Indonesia] sekitar satu dekade yang lalu. Saat ini, institusi-institusi itu telah ikut mengakselerasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelasnya.

Secara spesifik, Menkeu menanggapi sembilan rekomendasi yang diberikan oleh tim yang dipimpin oleh Bank Dunia dimana sebagian besar telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. 

Oleh karena itu, dia mengharapkan Bank Dunia dapat memberikan masukan dan rekomendasinya agar Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas dari apa yang telah dilakukan. 

Dia mencontohkan, Bank Dunia selaku lembaga internasional dapat membantu mempromosikan reputasi Indonesia di bidang infrastruktur di dunia internasional sehingga dapat menarik banyak investasi.

“Banyak dari rekomendasi yang diberikan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kami berharap Bank Dunia dapat memberikan rekomendasi bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kualitas. Saya harapkan institusi semacam Bank Dunia untuk menjadi tidak hanya public relations tapi mendukung peningkatan reputasi Indonesia di dunia internasional,” paparnya.

Tag : sri mulyani
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top