Sidang IMO ke-100, Ini Sikap RI Soal Keselamatan Kapal Tanpa Awak

Indonesia menyampaikan sikap atas isu keselamatan pada kapal tanpa awak dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) - Maritime Safety Committee (MSC) ke-100 yang dihelat di kantor Pusat IMO di London, Inggris.
Sri Mas Sari | 07 Desember 2018 00:53 WIB
Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia menyampaikan sikap atas isu keselamatan pada kapal tanpa awak dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) - Maritime Safety Committee (MSC) ke-100 yang dihelat di kantor Pusat IMO di London, Inggris. 
Indonesia menyampaikan perkembangan teknologi memang tidak dapat dihindari. Namun, teknologi kapal tanpa awak masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, khususnya terkait regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran yang hingga saat ini peran tenaga manusia sebagai operator kapal masih sangat dibutuhkan.
 
“Kita [Indonesia] sudah memberikan saran kepada sidang untuk mempertimbangkan lebih dalam terkait penerapan kapal tanpa awak dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Delegasi Republik Indonesia Arif Toha dalam siaran pers, Kamis (6/12/2018).
 
Dia menjelaskan MSC adalah badan teknis IMO tertinggi yang membahas isu keselamatan dan keamanan pelayaran.
MSC juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan dari konvensi-konvensi IMO, termasuk memberikan pertimbangan dan pengajuan rekomendasi serta petunjuk-petunjuk pada sisi keselamatan pelayaran kepada assembly untuk dapat diadopsi. 
 
“Selain itu, MSC juga berwenang untuk menerima adopsi amandemen konvensi-konvensi IMO seperti SOLAS,” tutur Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut itu.
 
Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan MSC meliputi keselamatan bernavigasi, konstruksi dan peralatan kapal, pengawakan dari sisi keselamatan, pengaturan pencegahan tabrakan, dan penanganan muatan berbahaya.
Selain itu, prosedur dan persyaratan keselamatan maritim, informasi hidrografi, pencatatan data kenavigasian, investigasi kecelakaan laut, penyelamatan jiwa di laut, salvage, serta hal-hal terkait dengan keselamatan pelayaran.
 
Selain Kemenhub, sidang yang digelar mulai 4 Desember hingga 7 Desember itu juga dihadiri perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Pushidros TNI AL, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.
Tag : kampanye keselamatan pelayaran
Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top